Jepara, 18 November 2024 – Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) RI, Mugiyanto, melakukan kunjungan silaturahmi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jepara. Acara yang berlangsung di Pendopo RA Kartini Jepara ini dihadiri sekitar 100 peserta dari berbagai elemen masyarakat, termasuk komunitas Sahabat Difabel.
Turut hadir dalam kegiatan ini sejumlah tokoh penting, antara lain Pj. Bupati Jepara Edy Supriyanta, Ketua DPRD Jepara Dr. H. Agus Sutisna, Dandim 0719/Jepara Letkol Arm. Khoirul Cahyadi, Kajari Jepara RA. Dhini Ardhany, S.H. M.H., Ketua PN Jepara Erven Langgeng Kaseh, S.H. M.H., Ketua PA Jepara diwakili Wakil Ketua PA Jepara M. Safi’i, S.Ag., Kepala Rutan Kelan IIB Jepara Anton Heru Susanto, Bc.IP. serta Ketua KPU dan Bawaslu Kabupaten Jepara.
Dalam sambutannya, Pj. Bupati Jepara mengucapkan selamat datang kepada Wamen HAM, yang juga merupakan putra daerah Jepara. Ia menyoroti capaian Jepara dalam menjaga stabilitas politik dan sosial, termasuk keberhasilan meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 hingga 85,66%. Edy juga memaparkan berbagai upaya Pemerintah Kabupaten Jepara dalam membangun keterbukaan informasi hukum dan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin.
Wamen HAM RI, Mugiyanto, menyampaikan apresiasinya terhadap capaian Kabupaten Jepara, terutama dalam bidang demokrasi dan pelayanan publik. Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (P5 HAM) sebagai tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Ia juga mengapresiasi komitmen pemerintah daerah dan berharap Jepara dapat menjadi model dalam penyelenggaraan demokrasi yang berlandaskan HAM menjelang Pilkada serentak.
Kegiatan ini juga menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi antar-lembaga demi memastikan Pilkada 27 November mendatang berlangsung aman, damai, dan sesuai prinsip HAM. Pesan dari Wamen HAM agar Kabupaten Jepara terus mengembangkan inovasi dalam pelayanan publik berbasis HAM.
